Masalah Upah Buruh Yang Rendah

MASALAH UPAH BURUH YANG RENDAH
Repost artikel kuliah ekonomika publik
Upload di blog lama pada tanggal 08 April 2015

Gambar : Ilustrasi Upah Buruh

MASALAH UPAH BURUH YANG RENDAH

Ditulis oleh : Dimas Purbo Wicaksono Fenda Putra, S.E.

Kesejahteraan masyarakat di Indonesia merupakan masalah yang sering menjadi sorotan, salah satunya adalah masalah kesejahteraan buruh. Upah buruh di Indonesia terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain, sehingga pemilik modal atau investor lebih suka berinvestasi di Indonesia karena modal yang dikeluarkan untuk menggaji pegawai lebih dapat diminimalisir. Buruh dipandang sebagai robot, sedangkan pemilik modal adalah pemainnya. Kerja keras yang mereka lakukan tidak dihargai sepadan. Tidak heran jika masalah pengupahan menjadi masalah utama yang tidak pernah ada habisnya. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan buruh masih kurang menjadi pertimbangan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada buruh.

Isu upah bukan merupakan isu baru di Indonesia. Setiap tahun tuntutan dan aspirasi buruh selalu diteriakkan. Perbaikan kesejahteraan buruh menjadi tuntutan utama. Hal ini dikaitkan dengan upah yang masih berbanding terbalik dengan besarnya kebutuhan saat ini. Belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada tahun 2013, upah minimum tertinggi di Indonesia saat ini berkisar  Rp 2,4 juta/bulan yaitu di Jakarta. Indonesia masih menjadi negara yang mempunyai upah minimum terendah apabila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Thailand, Filipina, Malaysia dan Singapura. Keempat negara ini mempunya upah minimum diatas 3 juta/bulan, namun Indonesia sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Vietnam dan Myanmar yang upah minimumnya dibawah 1 juta/bulan.

Pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah membuat para kaum buruh semakin menjerit. Harga yang ikut mengalami kenaikan searah dengan kenaikan BBM, sedangkan upah yang diperoleh masih tetap. Demonstrasi di berbagai wilayah banyak terjadi guna menolak pencabutan subsidi BBM ini. Menurut data yang diperoleh dari www.kemenkeu.go.id, pemerintah pada posisi ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya dalam menetapkan kebijakan pencabutan subsidi BBM. Pendapatan dalam negeri pada APBNP tahun 2014 naik berkisar 1.633 Trilliun sedangkan tahun 2013 yang hanya berkisar 1.432 Trilliun. Kenaikan pendapatan APBNP tidak searah dengan pengeluaran negara. Belanja negara pada APBNP tahun 2014 mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 yang berkisar 1.650 Trilliun menjadi 1.876 Trilliun. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi defisit anggaran yang cukup besar pada APBNP tahun 2014 berkisar 241 Trilliun serta keseimbangan primer juga mengalami defisit sebesar 106 Trilliun, oleh karena itu pemerintah harus mampu menutupi seluruh defisit yang ada.

Solusi pemerintahan sebelumnya dalam menutupi defisit adalah dengan cara berhutang, padahal cara ini hanya bisa menutup defisit sementara saja karena hutang yang dipinjam tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dibayarkan. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM sekarang sebenarnya terbilang baik, walaupun masih ada alternative lain yang dapat dilakukan selain pencabutan subsidi BBM. BBM merupakan salah satu penentu dalam mempengaruhi harga, apabila BBM naik maka sejumlah barang kebutuhan pokok pun juga akan meningkat. Dampak yang ditimbulkan oleh pencabutan ini juga terbilang cukup besar, seperti harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, banyaknya UKM (usaha kecil dan menengah) yang berpotensi gulung tikar, dan menurunnya daya beli masyarakat.

Pemerintah dalam situasi seperti ini perlu memperhatikan dampak bagi perekonomian Indonesia termasuk juga beban hidup masyarakat yang semakin tinggi. Pemerintah perlu menghitung ulang nilai upah minimum provinsi (UMP) serta upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2015 akibat kenaikan harga BBM agar dapat pemerintah menetapkan UMK dan UMP buruh provinsi tahun 2015 secara lebih bijak.

Menurut http://www.aktualpost.com seluruh provinsi di Indonesia mempunyai UMP berkisar dari Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000. 3 provinsi yang mempunyai UMP paling besar adalah DKI Jakarta dengan Rp 2.441.301, Bangka Belitung dengan Rp 2.100.000 dan Sulawesi Selatan dengan Rp. 2.000.000. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempunyai UMP paling kecil dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia yaitu hanya Rp 1.330.000. Upah minimum kota kabupaten atau UMK juga berkisar dari Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000. Kota Bekasi, Depok dan Bogor mempunyai upah minimum paling tinggi dibandingkan yang lain yaitu berkisar Rp. 2.400.000 sedangkan kota Banjar mempunyai UMK paling rendah yaitu Rp. 1.025.000. Kabupaten yang mempunyai upah minimum paling tinggi adalah kabupaten Bekasi dan Karawang berkisar Rp. 2.400.000 sedangkan kabupaten Majalengka dan Kuningan termasuk dalam kabupaten yang mempunyai upah minimum paling rendah yaitu berkisar Rp. 1.000.000.

UMK dan UMP yang ditetapkan menurut pemerintah dirasa sudah layak, namun disisi lain, buruh masih tetap menuntut besaran UMK dan UMP 2015 karena dinilai kurang sesuai dengan tuntutan mereka. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans, Wahyu Widodo menuturkan di salah satu media (Liputan 6) bahwa dengan rerata kenaikan 12,77% maka apabila dikalkulasikan rerata UMP secara nasional yaitu Rp 1,78 juta. Angka UMP ini hanya sekitar Rp 13.600 lebih rendah dari rerata komponen hidup layak (KHL) nasional. UMP dan KHL yang tidak terpaut jauh menunjukkan, pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

Bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menentukan besaran upah minimum di negeri ini. Sumber daya manusia (SDM) yang rendah merupakan faktor utama buruh dihargai begitu murah serta aturan yang belum tegas dari pemerintah. Sungguh miris melihat keadaan ini, sebagai negara besar hanya dipandang sebelah mata oleh negara lain. Rasanya tidak sebanding apabila dilihat dari kerja yang dilakukan oleh para buruh dengan upah yang di terima. Kesejahteraan buruh di Indonesia banyak menjadi sorotan baik dari media nasional maupun media asing.

Jhon Pilger seorang wartawan Amerika Serikat mengungkapkan pendapatnya dan temuannya tentang kesejahteraan buruh yang masih tergolong rendah. Terkait hal ini Jhon Pilger membuat sebuah video dokumenter yang berjudul “The New Rolers Of The World”. Film ini menceritakan tentang eksploitasi buruh di sebuah perusahaan pengahasil produk bermerek. Pada video ini menggambarkan tentang buruh yang masih belum sejahtera sepenuhnya serta tempat tinggal yang tidak layak. Upah yang didapatkan juga sangat kecil hanya dibayar Rp. 9.000/hari.

Pemerintah dapat melakukan berbagai cara untuk kesejahteraan buruh di Indonesia. Beberapa cara yang dapat ditempuh seperti:

1.    Memperbaiki Kontrak Kerja
2.    Menerapkan Kode Etik
3.    UMR disesuaikan dengan Tingkat Inflasi
4.    CSR
5.    Meningkatkan kualitas Personal

Sumber Pendukung Artikel :

http://finance.detik.com
www.liputan6.com
http://www.aktualpost.com
www.kemenkeu.go.id
https://www.academia.edu/
http://nationalgeographic.co.id/
http://nasional.kompas.com/